Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan populasi yang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional. Akan tetapi semenjak tahun 1993, Indonesia masih belum mampu beranjak dari status negara berpenghasilan menengah. Indonesia belum dapat mencapai fase pembangunan ekonomi berikutnya yaitu predikat high income country dimana World Bank mendefinisikannya sebagai fase pembangunan negara bercirikan tingkat Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita sebesar USD 13.845 (dalam perhitungan tahun 2022).Pemerintah telah menyusun peta jalan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam bentuk upaya-upaya transformasi ekonomi. Salah satu arah kebijakan RPJPN 2025-2045 adalah integrasi ekonomi domestik dan global. Integrasi dimaksud akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global, diantaranya melalui peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi tinggi. Peningkatan ekspor diyakini merupakan salah satu kunci penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema trasformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah, ekspor coba dialihkan dari fokus pada komoditi berbasis keunggulan komparatif menuju produk keunggulan kompetitif. Dengan demikian pemerintah mencoba mendorong pergeseran dari pola kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (value creation) serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah (perspiration) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi dan keterampilan tinggi (aspiration).

Pertumbuhan perdagangan akan meningkatkan kapasitas pendapatan suatu negara, dan merupakan salah satu prasyarat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan mengakui perdagangan internasional sebagai mesin untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan, dan sarana penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perdagangan membantu menyediakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi orang-orang, mendorong terciptanya harga produk yang lebih rendah, dan merangsang pertumbuhan yang diperlukan untuk mengakhiri kemiskinan. Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas generasi melalui perdagangan, perlu diterapkan konsep ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka panjang. Proses dekarbonisasi juga berfungsi ganda sebagai penjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan investasi serta kesempatan kerja hijau yang layak.
Dari Studi Pembiayaan Ekspor Indonesia yang diselenggarakan Bappenas tahun 2023, ditemukan fakta bahwa faktor akses pembiayaan masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha skala kecil, menengah dan besar dalam merintis dan mengembangkan kegiatan ekspor. Eksportir skala kecil dan menengah Indonesia umumnya mengalami tantangan dalam hal legalitas dan administrasi badan usaha serta keterbatasan agunan ketika berhadapan dengan lembaga keuangan penyedia pembiayaan. Eksportir skala besar nasional umumnya menghadapi tantangan mitigasi resiko wanprestasi dari buyer baru dan mitigasi country risk di tujuan ekspor negara berkembang saat meyakinkan lembaga pembiayaan ekspor.

Tahun 2025 merupakan pembuka rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menuju Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Dalam kondisi saat ini sistem perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu aspek penting bagi sebuah negara. Dengan adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terstruktur dan tertelusur (meliputi: ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, output, process dan input) diharapkan penggunaan sumber daya negara dapat lebih efisien dan efektif. Kerjasama dan sinergi yang apik antara Kementerian, Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang optimal, khususnya terkait pengembangan ekspor.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2024:
Ekspansi Perdagangan Sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nusantara yang Inklusif dan Berkelanjutan

Berdasarkan kondisi yang tergambarkan, para narasumber diharapkan berkenan membagi informasi dan berdiskusi mengenai kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan dunia tahun 2025 secara lebih komprehensif sekaligus memberikan gambaran “Pemanfaatan Potensi Pasar Ekspor khususnya terkait Sustainable Trade, Potensi Ekspor Produk Berteknologi Tinggi dan Menengah, dan Pembiayaan Ekspor UKM”. Informasi dan masukan yang disampaikan sebagaimana dimaksud akan memperkaya wawasan peserta Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2025 serta meningkatkan sinkronisasi pengambilan kebijakan antara Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Keynote Speakers

1. Menteri Perdagangan, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
2. Wakil Menteri Perdagangan, Dr. Jerry Sambuaga
3. Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU.
4. Menteri PPN, Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa
5. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc., Ph.D
6. Menteri Dalam Negeri, Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D
7. Menteri PAN & RB, Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si.
8. (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
9. Ketua Prodi Magister Ekonomi UNDIP, Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D.
10. Senior Vice President MarketingTIKI,  Eri Palgunadi
11. Senior Economist World Bank, Dr. Csilla Lakatos
12. Founder & CEO Blackstone Digital Indonesia, Aldi Sky Wungkana
13. Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso, M.B.A.